Konsepsi Siyasah Maliah

0 votes

Oleh : H. Abdul Ghoni Hamid, SHI., MHI.[1]

BAB I

PENDAHULUAN

 Pendahuluan

Selama ini, solusi yang ditawarkan negara adalah dengan meminjam utang, mengurangi subsidi bagi rakyat, dan meningkatkan penerimaan pajak. Terkait permasalahan tersebut, kebanyakan negara cenderung semakin bergantung pada utang asing, biaya hidup masyarakat juga semakin mahal. Sektor real yang diharapkan berkembang pun justru mandek. Lapangan kerja semakin sempit sehingga pengangguran pun meledak. Karena itu,  persoalan pendanaan negara dan pengelolaanya merupakan masalah yang sangat penting bagi negara.

Bagaimana Islam memecahkan persoalan ini tanpa menimbulkan kebergantungan kepada asing dan mengakibatkan penderitaan rakyat?   Padahal dalam ajaran Islam sudah tertera pembahasan tentang khilafah, politik, terutama masalah-masalah ekonomi, baik ekonomi negara maupun ekonomi individu. Beranjak dari paparan di atas, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai beberapa hal berkenaan dengan siyasah maliah yang dituangkan dalam makalah yang sederhana ini.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan makalah ini ialah sebagai berikut:

  1. Bagaimana konsepsi pengertian siyasah maliah?
  2. Bagaimana pengelolaan dan mekanisme sumber keuangan negara?
  3. Bagaimana pengelolaan dan mekanisme pengeluaran negara?

Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas, dapat ditarik tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu:

  1. Mendiskripsikan konsepsi pengertian siyasah maliah.
  2. Mendeskripsikan pengelolaan dan mekanisme sumber keuangan negara.
  3. Mendeskripsikan pengelolaan dan mekanisme pengeluaran negara.

BAB II

PEMBAHASAN

Konsepsi Pengertian Siyasah Maliah

Arti kata maliah bermakna harta benda, kekayaan, dan harta.   Oleh karena itu, siyasah maliah secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur keuangan Negara. H. A. Djazuli mengemukakan bahwa  siyasah maliah adalah hak dan kewajiban kepala Negara untuk mengatur     dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.[2] Lain halnya dengan Suyuthi Pulungan yang menyebutkan bahwa siyasah maliah, meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda Negara (kas Negara), pajak, serta baitul mal.[3]

Pengelolaan dan Mekanisme Sumber Keuangan Negara

Sumber keuangan Negara, menurut Abu Yusuf, meliputi Mawarid ad-Daulah yang telah ditetapkan syara‘, yaitu khumus al-ghonaim, sedekah dan khoroj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan Negara tersebut, sebagian besar tetap terpakai dalam perundangan agama Islam hingga saat ini adalah zakat, khumus al-ghona’im, al-fai’, jizyah, ‘usyr at-tijaroh dan pajak serta sumber-sumber lainnya.[4]

Sumber-sumber pendanaan Negara Islam dapat dilihat dari adanya institusi yang menghimpun keuangan negara sekaligus mempunyai pengaturan pengeluaran tersendiri. Institusi ini bernama Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan Negara Islam yang yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun  pengeluaran Negara.[5]

Secara garis besar, pendapatan negara yang masuk ke dalam Baitul Mal di kelompokkan menjadi tiga sumber.[6] Pertama, pendapatan dari pengelolaan Negara atas kepemilikan umum. Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

  1. Fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum; jika tidak ada dalam suatu negeri atau suatu komunitas akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan dalam mencarinya. Rasulullah saw. bersabda:

“Manusia berserikat (punya andil) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api”. (HR Abu Dawud).

  1. Barang tambang yang jumlahnya sangat besar termasuk milik umum dan haram dimiliki secara pribadi. Sebaliknya, barang tambang yang jumlahnya sedikit dapat dimiliki secara pribadi. Hasil tambang seperti ini akan dikenai hukum rikâz (barang temuan) sehingga harus dikeluarkan 1/5 (20%) darinya.
  2. Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu. Ini meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat dan sebagainya. Yang juga bisa disetarakan dengan hal-hal tersebut adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan, tempat-tempat penampungan, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw, yang artinya “Kota Mina adalah tempat parkir unta bagi orang yang lebih dulu (datang). (Maksudnya tempat untuk umum)”.

Barang-barang tambang seperti minyak bumi beserta turunannya (seperti bensin, gas, dan lain-lain) termasuk juga listrik, hutan, air, padang rumput, api, jalan umum, sungai, dan laut semuanya telah ditetapkan oleh syariat sebagai milik umum. Negara mengelolanya dengan mengatur produksi, memperoleh pendapatan dari penjualan hasil produksinya, serta mendistribusikan aset-aset tersebut untuk rakyat. Pengelolaan kekayaan milik umum oleh Negara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:[7]

  1. Pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum. Dlm hal ini, air, padang rumput, api, jalan umum, laut, samudera, sungai besar, dan lain-lain berhak dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu.
  2. Pemanfaatan di bawah pengelolaan Negara. Kekayaan milik umum yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh setiap individu masyarakat karena membutuhkan keahlian, teknologi tinggi, serta biaya yang besar, seperti minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya hanya boleh dikelola oleh Negara. Negaralah yang berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasinya. Hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal. Dalam hal ini, Khalifah/Pemerintah adalah pihak yang berwenang mendistribusikan hasil tambang dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya demi kemaslahatan umat.

Kedua, pendapatan dari ghanîmah, kharaj, fa’i, jizyah, dan dharîbah (pajak). Penjelasannya adalah sebagai berikut:[8]

  1. Ghanîmah adalah harta rampasan perang. Sedangkan, al-Fai’ adalah harta yang didapat dari orang non Islam dengan jalan damai (tidak berperang). Setelah dibagikan kepada pasukan yang ikut berperang, sisanya dimasukkan ke Baitul Mal sebagai sumber pemasukan bagi Negara.
  2. Jizyah adalah hak yang diberikan Allah Swt. kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai bukti ketundukan mereka pada Pemerintahan Islam. Jizyah adalah kewajiban bagi orang kafir dzimmi sehingga dengan sendirinya menjadi tidak wajib apabila mereka telah memeluk Islam. Jizyah hanya diambil dari kaum pria kafir; tidak wajib bagi kaum wanita dan anak-anak mereka serta orang gila. Jizyah dikenakan bagi Yahudy, Nashrany, dan Majusy serta orang-orang yang masuk dalam agama Yahudy dan Nashrany sebelum adanya Syari’at Islam, kaum Samirah (salah satu firqah Yahudy), kaum Shabi’ah (kaum Nabi Ibrahim) dan kaum Nabi-nabi terdahulu. Jizyah tidak dikenakan bagi kaum Watsany. Adapun syarat berlakunya jizyah yaitu:
    1. Berlakunya syari’at Islam pada suatu hukum negara.
    2. Penyerahan jizyah.
  3. Kharaj berkaitan dengan kewajiban atas tanah kharajiyah. Tanah kharajiyah merupakan lahan tanah yang dirampas dari kaum kafir secara paksa setelah perang diumumkan kepada mereka. Status tanah ini bersifat tetap sehingga tidak berubah meskipun pemilik tanah ini telah memeluk Islam. Kharaj merupakan kewajiban kaum kafir yang dibayarkan apabila mereka menyepakati bahwa tanah tersebut adalah milik kaum Muslim dan mereka mengakuinya dengan membayar kharaj.
  4. Dharîbah (pajak) adalah harta yang difardhukan oleh Allah Swt. kepada kaum Muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada saat kas Baitul Mal kosong, sedangkan pengeluaran wajib Baitul Mal harus di ditunaikan, maka Negara dapat memberlakukan pajak atas kaum Muslim. Kaum Muslim dalam hal ini harus tunduk pada kebijakan Khalifah mengenai pemungutan pajak dan penafkahannya sesuai dengan obyek-obyek tertentu.

Ketiga, pendapatan dari zakat. Sumber pendapatan lainnya yang ada pada Baitul Mal adalah dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan harta yang semisalnya. Badan ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat yang wajib beserta catatan-catatannya sekaligus mengatur harta-harta lainnya yang masuk. Untuk harta zakat ini dibuatkan tempat khusus di Baitul Mal dan tidak bercampur dengan yang lainnya. Sebab Allah Swt. telah membatasi orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu’allaf, gharim, riqab, sabilillah dan Ibnu Sabil.[9]

Pengelolaan dan Mekanisme Pengeluaran Negara

Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kesaejahteraan masyarakat dan menolong kesusahan hidup umat. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara (welfare state). Hal Ini diawali dengan terpenuhinya materi pada satu sisi dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Di sinilah letak uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohani. Kedua-duanya sama-sama urgen dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka ini pula pendapatan, pengeluaran dan belanja negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti dikembangkan pada masa sekarang dan akan datang.

Dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan yang diperoleh dari berbagai sumber di atas, negara harus memperhatikan dari sumber mana kekayaan tersebut diperoleh. Pemanfaatan harta negara yang ada di Baitul Mal ditetapkan berdasarkan enam kaidah:[10]

  1. Pengeluaran untuk keperluan khusus, yaitu harta zakat. Harta tersebut dikeluarkan berdasarkan ada dan tidaknya. Apabila ada pada Baitul Mal, pembelanjaannya disalurkan kepada obyek-obyeknya yaitu delapan ashnâf yang disebutkan dalam Alquran.
  2. Pengeluaran untuk menutupi terjadinya kekurangan atau untuk melaksanakan kewajiban jihad, contohnya adalah untuk para fakir miskin, ibnu sabil, serta keperluan jihad. Penggunaan dana Baitul Mal untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta tersebut. Apabila harta tersebut ada, seketika itu wajib diberikan.
  3. Pengeluaran rutin untuk gaji pegawai seperti gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. Hak mendapatkan pembelanjaan untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Pembelanjaannya merupakan hak yang bersifat tetap, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak, yakni baik harta tersebut ada maupun tidak ada di dalam Baitul Mal. Apabila harta tersebut ada, seketika itu wajib dibelanjakan. Apabila tidak ada, Negara wajib mengusahakannya dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum Muslim.
  4. Pengeluaran bagi kemaslahatan umum yang urgen, seperti pembangunan jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya, yang keberadaannya dianggap vital, karena umat akan menderita apabila semua itu tidak ada. Pengeluaran untuk keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Apabila di dalam Baitul Mal ada harta, harta itu wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut.
  1. Pengeluaran bagi kemaslahatan umum yang kurang begitu vital, seperti pembuatan jalan biasa, ketika jalan yang lain sudah ada; membuka rumah sakit baru, yang sebenarnya sudah cukup dengan adanya rumah sakit yang lain; membangun jalan, sementara orang-orang bisa menemukan jalan lain, hanya lebih jauh; ataupun yang lain.
  2. Pengeluaran untuk keperluan darurat seperti bencana alam atau serangan musuh. Hak pembelanjaannya tidak ditentukan berdasarkan adanya harta. Apabila harta tersebut ada, wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, kewajibannya dipikul oleh kaum Muslim.       Oleh karena itu, harta yang ada pada kaum Muslim wajib dikumpulkan seketika itu juga. Kemudian harta tersebut diletakkan di dalam Baitul Mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan, karena pembelanjaannya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka Negara wajib berutang kepada warga negara terlebih dulu, dan pada saat itu juga disalurkan kepada yang berhak. Utang tersebut akan dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum Muslim.

Pemerintah Islam secara prosedural dapat menentukan pendistribusian keuangan Negara selain zakat dan ghanîmah (harta rampasan), karena pendistribusian zakat dan ghonimah sudah tertera dalam Alquran, yakni:

  “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah: 60)

 “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,    kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS: Al-Anfal 41)

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, negara Islam ternyata mempunyai mekanisme tersendiri dalam membiayai kegiatannya, termasuk kegiatan pembangunan. Cara-cara tersebut sangat berbeda dengan cara-cara negara kapitalis. Dalam negara kapitalis, sumber utama pemasukan negara dibebankan kepada rakyat dengan jalan menarik pajak. Jika hal ini tidak memadai,  negara dapat mencari dana dari luar melalui utang luar negeri. Sebaliknya, negara Islam justru terlebih dulu mengandalkan pada pengelolaan sumberdaya alam yang tidak membebani masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk  Baitul Mal sebenarnya sudah cukup untuk mengatur urusan rakyat dan melayani kepentingan mereka. Dalam hal ini, tidak perlu lagi mewajibkan pajak untuk seluruh masyarakat. Namun demikian, dalam kondisi untuk memenuhi kebutuhan yang urgen dan mendesak, negara dapat memungut harta masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, pajak (dharîbah) sebenarnya merupakan harta yang difardhukan oleh Allah Swt. kepada kaum Muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

[1]Penulis adalah Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Buntok, alumnus STAIN Palangkaraya (S1) dan IAIN Banjarmasin (S2).

[2]H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Bandung: Prenada Media,2003, h. 197.

[3]Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997, Cet. III, h. 40.

[4]Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta:        Gaya Media Pratama, 2007, h. 273.

[5]http://jundullah1924.wordpress.com/2008/12/21/mengambil-dan-mengelola-sumber- keuangan-negara, (Online 10 Mei 2009).

[6]Ibid.

[7]Ibid.

[8]Az-Zuhry Al-Ghamrawy, Anwar al-Masalik, Surabaya: Hidayah, t.th, h. 257-258.

[9]Ibid.

[10]Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, 286-287.

Komentar Anda :
Terjemahan (Translate) »