Giatkan Apel Pagi Kedisiplinan, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama amanatkan untuk internalisasi dan implementasi 8 Nilai Mahkamah Agung

Giatkan Apel Pagi Kedisiplinan, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama amanatkan untuk internalisasi dan implementasi 8 Nilai Mahkamah Agung
Previous
Next

Giatkan Apel Pagi Kedisiplinan, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama amanatkan untuk internalisasi dan implementasi 8 Nilai Mahkamah Agung
New Picture 3

Selasa (17/11) seluruh warga Direktorat Pembinaan Administrasi Dipimpin oleh Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H.,M.H lakukan apel pagi sesaat sebelum melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari. Sudah sejak Senin (9/11) Ditjen Badilag mengakhiri pola kerja WFH, seluruh pegawai, hakim yustisial, dan pejabat struktural secara penuh kembali kerja secara penuh di kantor.

Tiap pagi khususnya Direktorat Pembinaan Adminitrasi Peradilan Agama melaksanakan Apel dengan mengumandangkan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung, Yel-Yel Zona Integritas, Maklumat Pimpinan, dan diakhiri dengan Doa bersama.

Dalam Maklumatnya, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H.,M.H senantiasa mengingatkan untuk melakukan internalisasi dan implementasi 8 nilai Mahkamah Agung yang meliputi Nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, dan Perlakuan yang sama di hadapan hukum. “Senin tanggal 9 lalu, Bapak Dirjen telah melakukan presentasi Pembangunan Zona Integritas dihadapan Evaluator Kemenpan RB dan diberikan apresiasi positif.

Kita sebagai warga Ditjen Badilag tidak boleh kendor semangat apalagi integritasnya. Hal ini perlu ditunjukkan dengan komitmen yang sungguh-sungguh bahwa Warga Badilag wabilkhusus Direktorat Admin tetap menjaga kedisiplinan, Integritas dan meningkatkan performa kinerja dari waktu ke waktu. Semangat itu perlu ditunjukkan karena semangat menular, semoga dapat menularkan keseluruh warga peradilan agama baik di pusat maupun di seluruh daerah.”

Delapan Nilai Utama Mahkamah Agung merupakan ektraksi dari nilai-nilai luhur kelembagaan Mahkamah Agung. Awalnya Nilai mahkamah Agung berjumlah 14 Nilai yang meliputi :

  1. Kemendirian kekuasaan kehakiman (tangan kanan digemgam disamping);
  2. Integritas (tangan kanan menunjuk keatas);
  3. Kejujuran (tangan kanan menutupi dada/hati);
  4. Akuntabilitas (jempol tangan kanan dan tangan kiri kedepan);
  5. Responsibilitas (tangan kanan dan tangan kiri bersalaman didapan badan)
  6. Keterbukaan (tangan kanan dan kiri dibuka di depan badan);
  7. Ketidakberpihakan (tangan kanan dan kiri bersilang di depan dada);
  8. Perlakuan yang sama di depan hukum (unjung jari tangan kanan dan kiri bertemu di depan badan);
  9. Tingkat internalisasi nilai-nilai utama budaya kerja sangat rendah;
  10. Tidak menunjukkan fokus pada hal-hal yang berhubungan dengan kinerja unggul setiap pegawai dan organisasi.
  11. Adanya potensi pegawai berada di Zona Nyaman.
  12. Harapan terhadap peranan pemimpin sebagai seorang teladan.
  13. Perlunya evaluasi terhadap sistem dan orientasi bekerja (harapan saat ini lebih fokus terhadap kepentingan diri).
  14. Penerapan disiplin dan integritas lebih karena sistem bukan didorong dari dalam diri.

Kemudian dari 14 Nilai tersebut diperas hingga tersisa intisarinya yang biasa kita kumandangkan apabila terdapat acara-acara resmi Mahkamah Agung. Asal-usul munculnya 8 nilai ini dikontruksikan oleh DR.(HC). Ary Ginanjar Agustian (Founder ACT Consulting ESQ Group) “Visi MA tahun 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Salah satu cirinya yaitu dengan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Untuk mencapai kondisi tersebut, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan sumber daya manusia Mahkamah Agung dilakukan berbasis kompetensi agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna peradilan”, Ujarnya ketika melakukan Pembekalan Mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sembari mensosialisasikan 8 Nilai tersebut.

Demikian tadi asal-usul historis 8 nilai Mahkamah Agung yang senantiasa didengungkan dan dikumandangkan oleh tiap-tiap Warga Direktorat Pembinaan Adminitrasi Peradilan Agama saat melaksanakan Apel Pagi. Karena memang 8 nilai tersebut telah menjadi marwah warga peradilan maka tiap warga Direktorat Admin akan menginternalisasi dan mengimplentasikannya sejak dari Pikiran, Perkataan, hingga Perbuatan.

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Badilag Susun Revisi Buku II, Integrasikan Pedoman Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik

Badilag Susun Revisi Buku II, Integrasikan Pedoman Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik
Previous
Next

Badilag Susun Revisi Buku II, Integrasikan Pedoman Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik
image001

Kegiatan Penyususnan Revisi Buku II, dipimpin Direktur Administrasi Peradilan Agama, Dr. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

Setelah mandek hampir 4 tahun, Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama kini dilanjutkan Kembali. Rabu Sore (11/11), sambil menyelam minum air, Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H.,M.H membuka kegiatan lanjutan Pembahasan Penyempurnaan Buku II secara Virtual sembari melaksanakan APM di wilayah PTA Pekanbaru.

Melalui aplikasi Zoom Nur Djannah Syaf membuka kegiatan Penyempurnaan Buku II yang dihadiri oleh Kasubdi Tata Kelola Ditjen Badilag, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Para Hakim Yustisial dari Kamar Agama MA RI yang terdiri dari Dr. H. Khairul Anwar, S.Ag., M.H., M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H., Reny Hidayati, S.Ag.,S.H., M.H.I., Latifah Setyawati , S.H., M.Hum., Achmad Cholil, S.Ag.S.H.LL.M., dan Ahsan Dawi. S.H.,S.H.I.,M.H.

Buku II yang berlaku sejak April 2006 melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang ditandatangani Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.,MCL, kini kembali lanjut disempurnakan. Sebelumnya sempat dilakukan penyempurnaan pada tahun 2016 namun belum tuntas, draft Buku II tersebut kini menjadi bahan yang akan dikawinkan dengan beberapa regulasi yang muncul belakangan misalnya: PERMA Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, PERMA Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan PERMA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan lain yang relevan.

Nur Djannah Syaf berpesan kepada tim untuk bersungguh-sungguh dan serius dalam melakukan penyempurnaan Buku II tersebut, “Perkembangan dunia Peradilan amat dinamis, khususnya di Peradilan Agama yang nuansa modernnya amat kental, terasa perubahannya dimana pola kerja manual sudah banyak ditinggalkan digantikan berbagai aplikasi yang sifatnya automatisasi berbasis elektronik” Pungkasnya. Kemudian ia melanjutkan “Setelah dilaunchingnya 11 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag terlebih dengan perkembangan yang begitu masif atas pemanfaatan e-court dan e-litigasi menjadikan pola kerja yang manual harus digeser menjadi pola kerja yang modern. Tentu saja perubahan ini harus juga diikuti dengan petunjuk kerja yang komprehensif, sistematis, terintegrasi, jelas, dan sinkron antara regulasi dengan aplikasi.”

Keberadaan Buku II yang telah cukup lama menjadi semacam “Kitab Suci” bagi Aparatur Peradilan di mana di dalamnya telah memuat pola-pola yang menjadi pakem berdasarkan Pola Bindalmin menjadikan buku ini layak dipertahankan, namun demikian karena dalam dinamikanya tentu saja lahir hal-hal baru yang belum terakomodir maka buku II perlu dilengkapi dan disempurnakan agar senantiasa relevan dan sesuai dengan semangat pembaharuan peradilan.

Teknis Penyempurnaan dilakukan menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan kebijakan Mahkamah Agung di bidang administrasi perkara dan teknis yustisial. Mempertahankan apa yang sudah baik dalam buku II dan memuat hal-hal baru yang belum diatur sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta meleburkan Petunjuk Pelaksanaan Admistrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik. Ahsan Dawi. S.H.,S.H.I.,M.H. selaku koordinator Tim memberikan usulan teknis penyempurnaan ”Teknis Penggabungan Persidangan Secara Elektronik akan lebih mudah dipisahkan menjadi Bab tersendiri, ini lebih mempersingkat waktu dan lebih mudah membedakan mana pedoman persidangan yang dilakukan secara elektronik dan mana pedoman yang persidangannya dilakukan secara manual. Namun hal ini juga memiliki kelemahan dimana terjadi dikotomi antara persidangan yang dilakukan secara elektronik dan yang dilakukan secara manual. Lebih lanjut dengan adanya penyempurnaan Buku II ini memberikan kesempatan pula untuk memperbaiki aspek yang masih belum tepat dalam Juklak e-Litigasi.” Anggota tim yang lain Chmad Cholil menambahkan “Mengenai Sistematika lebih baik dibuat juga Bab-bab daripada penggunaan Huruf A dst, apalagi ini buku. Pada PERMA saja menggunakan Bab atau Bagian, akan lebih baik dan sistematis apabila format mengakomodir hal yang demikian.” tambah Achmad Cholil.

Draft Buku II yang ada saat ini bukanlah ada dengan serta merta, buku ini secara historis telah mengalami perjalanan panjang, saat hendak disempurnakan pada tahun 2016 melalui surat 0439/DjA.3/HM.00/2/2016 tentang Permohonan Masukan untuk Penyempurnaan Buku II, tidak kurang 22 PTA/MSY Aceh dari 29 Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan masukan-masukan untuk penyempurnaan buku. Pelbagai masukan itu meliputi dua bidang, yakni teknis administrasi dan teknis peradilan. Masukan-masukan tersebut kemudian menjadi modal penyempurnaan Buku II yang hingga sempat diseminarkan pada 28 s/d 30 November 2020 yang dipimpin oleh YM. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dihadapan Seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Hakim Agung dan Ketua Kamar Agama bertempat di Hotel Salak Tower Bogor. Perjalanan panjang buku ini tidak hanya sampai disitu, Pada tahun 2010, Buku II mengalami revisi. Tiga tahun kemudian, dilakukan lagi revisi, sehingga Buku II yang beredar saat ini adalah Buku II edisi 2013. Revisi dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Draf Buku II tahun 2016 telah memuat 4 Bagian Pokok yang meliputi Teknis Administrasi, Administrasi Perkara Jinayat, Proses Beracara, Bidang Teknis Peradilan. Draf Buku II tersebut telah cukup komprehensif hanya perlu ditambahkan Pola Kerja yang mutakhir secara elektronik dan regulasi terbaru yang belum terakomodir. Semoga Buku II ini menjadi segera dapat terselesaikan dan terfinalisasikan serta dapat segera diberlakukan pada Tahun 2021. (ad/ahb)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Dirjen Badilag Presentasikan Pembangunan Zona Integritas di Hadapan Tim Desk Evaluasi Kemenpa RB

Dirjen Badilag Presentasikan Pembangunan Zona Integritas di Hadapan Tim Desk Evaluasi Kemenpa RB
Previous
Next

Dirjen Badilag Presentasikan Pembangunan Zona Integritas di Hadapan Tim Desk Evaluasi Kemenpa RB
vlcsnap-2020-11-09-15h50m34s483

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., bersama dengan Tim Pembangunan Zona Integritas Ditjen Badan Peradilan Agama, mempresentasikan “progress reform” Pembangunan ZI pada Ditjen Badan Peradilan Agama, di hadapan Tim Desk Evaluasi Zona Integritas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Sebagai satu-satunya unit Eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diusulkan menjadi proyek percontohan Pembangunan ZI dari 7 unit eselon I pada Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag membawahi 29 pengadilan tinggi agama dan 412 pengadilan agama di seluruh Indonesia dengan jumlah SDM sebanyak 9.377 orang. yang terdiri dari 2.980 orang hakim, 4.050 orangtenaga kepaniteraan/kejurusitaan dan 2.118 orangtenaga kesekretariatan.

Dirjen Badilag memulai paparannya dengan penuh semangat, diawali dengan uraian mengenai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Ditjen Badilag yang dilatar belakangi antara lain karena a. Masih rendahnya integritas aparatur; b. Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang belum berorientasi pada hasil yang optimal; c. Masih banyak pengguna layanan yang datang langsung ke Badilag; d. Bisnis Prosesbelum terlaksana secaraefektif & efisien;e. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal; f. Kapasitas dan profesionalitas sebagian aparatur pada Ditjen Badilagmasih rendah dan belum memperoleh pengembangan secara merata; g. Kualitas pelayanan publik masih belum terukur, prosedur birokrasi masih belum efektif dan efisien.

IMG 0097

Berdasarkan kondisi riil tersebut, maka Ditjen Badilag berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dengan pembangunan pada 6 area yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian yang cukup menonjol dari paparan Dirjen Badilag adalah terkait perubahan paradigma sistem kerja organisasi peradilan dari manual me digital. Dalam paparan area dua tentang penataan tatalaksana, setidaknya ada 23 Aplikasi berbasis tekhnologi informasi yang diluncurkan dan sudah digunakan, baik dalam aspek peningkatan kinerja, penguatan integritas dan pelayanan publik.

Mengakhiri paparan, Dirjen Badilag menyakan inovasi yang dilakukan oleh Ditjen Badilag mengacu pada kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang Reformasi Birokrasi yang berbasis IT, dan sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan serta Visi Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia menuju sistem peradilan modern berbasis tekhnologi informasi untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Menanggapi paparan Dirjen Badilag, Ketua Tim Desk Evaluasi Zona Integritas Kemenpan RB, Agus Uji Hantara, menyatakan apresiasinya terhadap upaya yang telah dibangun Ditjen Badilag dalam memotori upaya perubahan di lingkungan peradilan agama.

IMG 0192

Ia juga sempat menyoroti satu aplikasi yang sangat berguna bagi masyarakat, yaitu Aplikasi Basis Data Kemisikinan, dimana masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu dapat dimudahkan proses permohonan pembebasan biaya perkara, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kelurahan untuk mengurus surat keterangan tidak mampu. “Kerjasama lintas lembaga untuk integrasi data semacam ini sangat bagus, instansi lain mungkin dapat mencontoh apa yang telah dilakuakn Ditjen Badilag dan Departemen Sosial ini” pungkasnya. (ahb)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Mahkamah Agung Adakan Webinar: Beasiswa LPDP Untuk Warga Peradilan

Mahkamah Agung Adakan Webinar: Beasiswa LPDP Untuk Warga Peradilan
Previous
Next

Mahkamah Agung Adakan Webinar: Beasiswa LPDP Untuk Warga Peradilan
New Picture

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Bertempat di Command Center Mahkamah Agung RI, telah dilaksanakan Webinar Beasiswa LPDP Untuk Warga Peradilan. Webinar ini terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Acara ini sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi beberapa waktu yang lalu antara pihak LPDP dan Mahkamah Agung, dimana diketahui minat dan antusiasme warga peradilan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu S2 dan S3 itu cukup tinggi setiap tahunnya, namun demikian masih sangat sedikit yang memanfaatkan adanya beasiswa dari LPDP yang disediakan pemerintah setiap tahunnya.

New Picture 1

YM. Dr.H. Sunarto, S.H., M.H., memberikan sambutan dan membuka Webinar didampingi Dr.Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Webinar dibuka Jam 09.00 WIB. Oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, YM Dr. H. Sunarto S.H., M.H.. Dalam sambutannya, ia menyatakan dukungannya atas terlaksananya webinar ini dan mengungkapkan pentingnya proses pengembangan sumberdaya manusia dalam sistem pembaruan peradilan. “Mahkamah Agung RI menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari salah satu misi Mahkamah Agung sebagaimana tertera dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.”

Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. dalam pengantar diskusi meyatakan Webinar ini bertujuan untuk memberikan informasi dan dorongan bagi warga peradilan yang ingin melanjutkan studi di universitas-universitas terbaik, baik itu di dalam maupun di luar negeri, mencari skema kemungkinan kerjasama permanen dan berkelanjutan Mahkamah Agung RI dan LPDP dalam program beasiswa pendidikan tinggi warga peradilan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga peradilan.

New Picture 2

Dwi Larso, PhD. dan Dr. Aco Nur, S.H., M.H. dalam Webinar

Hadir sebagi pembicara Dwi Larso, PhD, Direktur Beasiswa LPDP, mengulas berbagai hal tentang LPDP. “Saya masih bingung, kenapa sejak pertama kali dibuka sejak tahun 2012 lalu, hanya sekitar 20an orang yang mendaftar dari lingkungan peradilan, dan hanya 2 orang yang mendapatkan beasiswa” demikian ungkapnya membuka diskusi.

Dwi Larso menjelaskan tentang sejarah LPDP, jenis beasiswa yang ditawarkan, kualifikasi pendaftar yang bisa diterima, cakupan beasiswa yang diberikan, universitas-universitas yang bekerjasama dengan LPDP, serta tips dan trik untuk merebut beasiswa.

Antusiasme warga peradilan mengikuti acara ini demikian besar, tercatat 910 partisipan yang mengikuti acara ini melalui aplikasi Zoom secara virtual, terdiri dari pimpinan, hakim tinggi/hakim dan pegawai pengadilan tingkat pertama maupun banding dari 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. banyak pertanyaan yang disampaikan dalam diskusi dan dan terjawab tuntas oleh pembicara. (ahb)

Untuk menyaksikan video: https://www.youtube.com/watch?v=jmwVFpmBXgs

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Pimpin Lanjutan Kegiatan Penyusunan Media Informasi Penyandang Disabilitas Peradilan Agama

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Pimpin Lanjutan Kegiatan Penyusunan Media Informasi Penyandang Disabilitas Peradilan Agama
Previous
Next

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Pimpin Lanjutan Kegiatan Penyusunan Media Informasi Penyandang Disabilitas Peradilan Agama

20201019201943 IMG 9837123

Tangerang Selatan | badilag.mahkamahagung.go.id

Setelah sebelumya melaksanakan penyusunan substansi muatan media informasi selama 3 hari bertempat di Hotel Horison Ultima Bekasi, tak mau berlama-lama Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. lanjutkan kegiatan pembuatan media informasi tersebut. Bertempat di Hotel Santika Serpong dan direncanakan berlangsung selama 3 hari kegiatan pembuatan media informasi ini mengundang pihak yang telah memiliki pengalaman, kompetensi, dan kapabilitas dalam membuat media informasi yakni Dra. Cucu Nuraeni yang merupakan Wakil Kepala SLB A Pembina Tingkat Nasional. Ibu Direktur Pembinaan Adminitrasi Peradilan Agama sengaja menggandeng SLB A Pembina Tingkat Nasional karena penyusunan media informasi ini harus optimal, bermutu tinggi, dan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman kalangan disabilitas. “Pembuatan media informasi ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh penuh keseriusan, ditangani oleh pihak yang ahli dan memiliki kompetensi, dan nanti outputnya harus telah dilakukan uji terlebih dahulu apakah benar-benar efektif, tidak rumit, dan memberikan dampak yang besar dalam membantu mewujudkan aksesibilitas ke pengadilan oleh teman-teman disabel. Jangan sampai kita hanya sekedar menyusun dan ternyata outputnya tidak dapat digunakan atau dapat digunakan namun tidak optimal. Untuk itulah sengaja saya undang Ibu Cucu ini untuk membantu menguji kepantasan dan kelayakan media informasi yang kita susun ini.” Demikian kata Bu Direktur dalam sambutannya.

Kegiatan ini akan memfokuskan pada pembuatan media informasi yang berupa Media Informasi dengan Huruf Braile dan Media Informasi Audio Visual. Untuk media Informasi Huruf Braile telah tersedia bahannya yang akan dialihaksarakan yakni berupa Proses Berperkara Di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah Secara Manual dan Elektronik serta Tahapan 3 Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat, Gugatan Lainnya, Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sementara untuk media informasi audio visual bentuknya adalah Animasi Video yang dilengkapi Penerjemah Bisindo, dimana materi yang termuat didalamnya meliputi: Akses Layanan, Jenis-Jenis Layanan Pengadilan, dan Prosedur untuk penyandang disabilitas di pengadilan.

20201019201058 IMG 9825-01111

Dalam pembahasan yang dilakukan senin malam (19/10) Dra. Cucu Nuraeni sempat memberika masukan terhadap bahan-bahan yang telah dibuat diantaranya perlunya dibuat Glosarium terhadap kata-kata yang rumit atau jarang didengar, misalnya Cerai Talak, Cerai Gugat, Upaya Hukum Luar Biasa, Domisili. “ Penyandang disabilitas itu lugu, kadang mereka menafsirkan Jatuh cinta itu sakit, karena menganggap jatuh itu sakit” Selorohnya dalam menerangkan sambil mencairkan suasana. Ia juga memberikan perhatian pada Volume media informasi sebaiknya juga memikirkan panjangnya konten dimana misalnya dalam Proses Berperkara secara manual terdapat 4 lembar apabila dialihaksarakan menjadi Huruf braile akan melonjak menjadi 12 halaman.

Diskusi dilanjutkan dengan menelusuri satu persatu materi bahan media informasi untuk menyederhanakan, mencari istilah lainnya yang lebih familiar, serta menggunakan persepektif penyandang disabilitas dalam menelaah agar nantinya media informasi ini akan benar-benar dirasakan manfaatnya bagi penyandang disabilitas di pengadilan.

(Agus Digdo/Foto: AR)

 
Add comment
Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Dirjen Badilag Buka Kegiatan Penyusunan Media Informasi Penyandang Disabilitas Peradilan Agama

Dirjen Badilag Buka Kegiatan Penyusunan Media Informasi Penyandang Disabilitas Peradilan Agama
Previous
Next

Dirjen Badilag Buka Kegiatan Penyusunan Media Informasi Penyandang Disabilitas Peradilan Agama

IMG 5109-1

Bekasi | badilag.mahkamahagung.go.id

Selama 3 hari dari tanggal 14 s/d 16 Oktober, Direktorat Pembinaan Adminitrasi mengadakan pembahasan secara intensif materi Media Informasi bagi penyandang disabilitas. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Dirjen Badilag Dr. Drs. Aco Nur, S.H.,M.H pada rabu malam pukul 19.00 WIB bertempat di Hotel Horison Ultima Bekasi. Kegiatan yang dihadiri oleh peneliti-peneliti senior dari Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung yang selama 3 bulan terakhir telah melakukan penelitian terhadap Layanan Disabilitas di Lingkungan Pengadilan secara intensif dan sistematis pada beberapa wilayah seperti Palembang, Yogyakarta, dan Bandung. Selain peneliti tersebut, kegiatan juga dihadiri oleh Hakim-Hakim Yustisial di Lingkungan Kamar Agama Mahkamah Agung RI serta beberapa Panitera di Wilayah PTA Jakarta.

Dalam sambutan pembukaan acara tersebut, Dirjen Badilag menyampaikan “bahwa Mahkamah Agung selalu di depan memberikan terobosan-terobosan yang bahkan belum diprediksi sebelumnya oleh Pemerintah. Misalnya pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No 3 Tahun 2018 mengenai administrasi perkara secara elektronik disusul Perma No 1 Tahun 2019 tentang e-Litigasi. Jauh sebelum pandemi Covid19 terjadi Mahkamah Agung telah melakukan terobosan yang saat ini amat dirasakan manfaatnya dimana terjadi mekanisme pembatasan tatap muka, protokol kesehatan, bahkan PSBB, Namun itu semua tidak menjadi hambatan dalam bekerja karena sistem peradilan telah siap dengan sistem elektroniknya.” Labih lanjut beliau ia menambahkan “juga dengan pengadilan Inklusif, Peradilan Agama harus bergegas dan cepat merespon Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas kemudian disusul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, Peradilan Agama harus siap meningkatan peradilannya selain sebagai Excellent Court juga dengan Inklusif Court yang artinya selain pelayanan yang prima juga pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas serta aksesibel oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas.”

Bapak Dirjen menitipkan pesan pada peserta bahwa kegiatan ini harus menghasilkan output setidak-tidaknya berupa Pedoman, Media Informasi serta regulasinya. Direktorat Pembinaan Administrasi dari sebelum penyelenggaraan ini telah melakukan Identifikasi Kebutuhan Difabel di Lingkungan Peradilan Agama melalui Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2919/DjA/HK.00/8/2020, tanggal 6 Agustus 2020. “Dalam surat tersebut terdapat Link bit.ly yang menjaring seluruh data yang komponennya terdiri dari aspek Pelayanan, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Administrasi, serta Aspek Usulan dari Satker.” Ujar Nur Djannah. “Dalam penjaringan data identifikasi tersebut ternyata diketahui pada satker pengadilan agama/mahkamah Syar’iyah mayoritas masih belum memiliki sarana prasarana misalnya adapun seperti Ramp/ kemiringan masih terlalu curam dan pendek dan ada jalan kursi roda namun terlalu sempt yang bahkan sukar dilalui oleh kursi roda, serta belum memiliki SDM yang memahami pelayanan disabilitas” Tambahnya.

Selain sambutan dan Laporan dari Pimpinan Badilag juga terdapat Pemaparan mengenai materi Urgensi Mewujudkan Pengadilan Inklusif yang disampaikan oleh Achmad Cholil, S.AG., S.H., LL.M. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasisecarapenuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas dalam realitanya masih menghadapi hambatan yang berupa: Legal barriers, Attitudinal barriers, Information and communication barriers, Physical barriers, dan Economic barriers. Hambatan-hambatan inilah yang hendak dihilangkan oleh Mahkamah Agung melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dimana memuat upaya menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional, mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima termasuk juga terhadap pelayanan kepada penyang disabilitas di Peradilan Agama.

Paparan tersebut ditanggapi juga oleh Panitera PA Jakarta Pusat yang menanyakan mengenai penggunaan terminologi disabilitas atai difabilitas? “Saya lebih menyukai menggunakan istilah difabel. Kami telah berdiskusi dengan teman-teman SIGAB, Sapda, dan beberapa Pertuni dimana mereka tidak mempermasalahkan penggunaan kedua istilah ini. Tapi undang-undang menggunakan istilah penyandang disabilitas.” Jawab Arief Hidayat menanggapi. “Mengenai istilah ini masih menjadi perdebatan, sebagaian aktivis masih suka menggunakan difabel yang singkatannya different Able, kalau disabel khan Dis Abble. Namun pada pokoknya tidak menjadi masalah terkait penggunaan istilah ini.” Jawab Cholil.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari peserta penyusunan terkait braimstorming dan pengerucutan pembahasan induknya ada di Pedoman dimana salah satu substansinya itu adalah media informasi sehingga untuk pembahasan selama 3 hari ini dibatasi untuk substansi media informasi saja. Ujar Nur Djannah selaku penanggung jawab kegiatan. (Agus Digdo)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Ketua MA Lantik Tiga Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Ketua MA Lantik Tiga Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Previous
Next

Ketua MA Lantik Tiga Ketua Pengadilan Tinggi Agama
4I5A9795

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung (MA) Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H melantik dan mengambil sumpah tiga Ketua Pengadilan Tinggi Agama di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, lantai 14, gedung MA , Jakarta Pusat, Senin (28/9).

Selain melantik tiga Ketua Pengadilan Tinggi Agama, diwaktu yang bersamaan Ketua MA juga melantik satu Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Badan Pengawas MA.

Pelantikan ini tertuang dalam SK Ketua MA No. No. 172/SK/KMA/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan SK No. 213/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa”, ucap para Ketua pengadilan Tingkat Banding yang dilantik dihadapan Ketua MA.

IMG 0998

Dalam sambutannya H.M. Syarifuddin berharap kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Badan Pengawas yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Ia juga mengingatkan dalam suasana pandemi covid-19 ini agar selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar MA, Plt Sekretaris MA, para pejabat Eselon 1 dan Ketua Umum Dharmayukti Karini.

Berikut daftar Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik :

No

Nama

Jabatan Lama

Jabatan Baru

1

Drs. H. Pelmizar, M.H.I

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

2

Drs. H.R.M. Zaini, S.H., M.H.I

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

3

Drs. H.A. Muzakki, M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari


(RA/ foto : Humas MA)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Dialog Internasional: Hak-hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian di Tiga Negara

Dialog Internasional: Hak-hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian di Tiga Negara
Previous
Next

Dialog Internasional:

Hak-hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian di Tiga Negara
New Picture

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id 02/10/2020.

Kegiatan Dialog Internasional Kerjasama antara Badan Peradilan Agama dengan Pemerintah Australia dengan Tema “Perkembangan & Tantangan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian di Berbagai Negara”, dibuka untuk memberikan pengetahuan baru pentingnya perananan hakim, bertukar pengalaman dan pikiran antara Indonesia, Malaysia dan Australia.

Kegiatan ini dimulai pukul 08.00 – 10.30 wib, dan terbuka untuk 1000 peserta yang telah mendaftar lintas Badan Peradilan baik Peradilan Agama maupun Peradilan Umum, dan juga dibuka untuk umum. Demi memberikan akses informasi seluas-luasnya, Badilag Kembali menghadirkan Webinar Internasional, dengan menggandeng beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya.

Dialog ini dimoderatori oleh Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag, yang memulai kegiatan ini dengan hangat dan penuh semangat menyapa para peserta yang sudah siap mendengar dan mendapatkan materi-materi penting.

Dirjen Badan Peradilan Agama MARI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. memberikan Opening Speech sekaligus membuka kegiatan ini secara langsung.

Dalam Opening Speechnya, Dirjen Badilag menjabarkan hasil penelitian pada tahun 2018 yang lalu, yang dilakukan Ditjen Badilag bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan beberapa lembaga penelitian serta perguruan tinggi terhadap 508. 276 putusan pengadilan agama. Dalam perkara perceraian pada tahun itu, ada 447.417 perkara perceraian yang didaftarkan ke pengadilan agama. 70% diantaranya diajukan oleh isteri. Dari total perkara perceraian itu, hanya 1% perkara yang memuat gugatan nafkah isteri dan kurang dari 1% yang memuat gugatan harta bersama, hanya 2% yang mengajukan hak asuh anak dan hanya 1% yang mengajukan nafkah anak, padahal 95% dari perkara perceraian yang diajukan tersebut melibatkan anak dibawah usia 18 tahun. Jika rata-rata di Indonesia setiap keluarga memiliki 2 orang anak, paling tidak sebanyak 850.000 orang anak terdampak perceraian orang tua setiap tahunnya.

New Picture 1

Menurut Dirjen Badilag, ada tiga kemungkinan mengapa hal ini bisa terjadi, pertama, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian memang telah terpenuhi semua, atau yang kedua, pihak yang berperkara tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan untuk menuntut hak-hak tersebut, atau yang ketiga, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, namun mereka enggan menuntutnya karena mekanisme yang harus dilalui sulit, dan kemungkinan keberhasilannya kecil.

“Webinar kali ini merupakan ikhtiar kita bersama, sesuai Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya kita hari ini mewakili anak-anak di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya di masa yang akan datang.” Demikian Dirjen Badilag mengakhiri paparannya.

Leisha Lister, penasihat senior AIPJ2 memberikan pengantar dan konteks dalam dialog kali ini. Kemudian sesi lanjutan langsung disampaikan oleh Dato Dr. H. Mohd Na’im Bin Mokhtar, Ketua Hakim Syar’i/Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah- Malaysia, membagi pengalaman tentang penjaminan hak-hak perempuan dan anak paska perceraiain di Malaysia.

Pemerintah Malaysia membentuk lembaga yang bernama Bagian Sokongan Keluarga (BSK), lembaga ini dibentuk atas desakan masyarakat sipil agar ada lembaga yang lebih proaktif dan efektif dilaksanakan terhadap individu yang tidak mematuhi perintah pengadilan. Keberadaan lembaga ini diapresiasi masyarakat sebagai langkah bijak dan tepat untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pelaksanaan perintah pengadilan. Petugas BSK diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah pembayaran nafkah yang dikeluarkan oleh pengadilan, diantara jenis tindakan yang bisa diambil adalah penyitaan, pemindahan hutang dan pemaksaan.

“BSK juga menyediakan layanan dana pendahuluan nafkah bagi anak, yaitu dana talangan selama masa proses perkara sedang berjalan untuk menjamin bahwa nafkah terhadap anak tetap terus berjalan.” Demikian papar Dato Muhammad Naim.

New Picture 2

Bret Walker-Robert dari Child Support Agency of Australia membagi pengalaman tentang lembaga penjamin nafkah anak di Australia.

Bret Walker mendahului paparannya dengan kondisi Australi pada akhir tahun 80an. Lebih dari 30 tahun yang lalu, pada akhir tahun 1980an, pemerintah Australia mengamati tentang meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal, meningkatnya kemiskinan perempuan dan anak setelah perceraian, rendahnya jumlah orang tua tanpa hak asuh yang membiayai anak-anaknya, rendahnya nafkah anak yang diperintahkan oleh pengadilan, dan rendahnya tingkat penegakan putusan pengadilan.

Pada saat itu, lanjut Bret Walker menguraikan paparannya, persoalan yang menjadi konsen pemerintah Australia adalah tingginya jumlah anak yang terdampak dari perceraian sehingga menempatkan anak-anak dalam posisi yang sangat rentan, baik itu dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial dimana keadaan yang paling buruk adalah mereka akan terlantar, putus sekolah, terlibat dan atau mendapatkan kekerasan, oleh karenanya, pemerintah mengambil inisiatif untuk mengatasi persoalan ini.

Skema tunjangan untuk menjamin kehidupan anak-anak setelah orang tuanya berpisah kemudian diperkenalkan dalam dua tahapan, yaitu pada tanggal 1 Juni 1988, diterbitkan Child Support Act 1988 No. 3, Undang Undang baru ini mengatur tentang pendaftaran dan pengumpulan kewajiban nafkah anak oleh pemerintah, dan pada tanggal 1 Oktober 1989, Child Support (Assessment) Act 1989 No. 124 memperkenalkan sebuah formula berdasarkan metodologi untuk menghitung dan menilai kewajiban orang tua terhadap nafkah anak.

Dalam dialog Internasional ini, disamping pembicara utama, juga menghadirkan penanggap untuk menambah sudut pandang dan masukan terkait tema diskusi. Penanggap dari Family Court of Australia adalah Justice Margareth Cleary, dari Kelompok Kerja Perempuan Mahkamah Agung RI,   Dra. Hj. Pelita Dewi, S.H., M.Hum, dari Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha, Dr. Ifa Sudewi, dan dari BAPPENAS, Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM.

Prahesti Pandanwangi, yang merupakan Direktur Hukum dan Regulasi BAPPENAS memberikan masukan dan tanggapan yang pada intinya mendorong kehadiran negara dengan memperkuat peran serta lembaga peradilan dengan jumlah SDM yang besar dalam persoalan ini, “kita akan petakan kembali dan memikirkan cara terbaik untuk mengatasi persoalan ini” ungkapnya.

Dialog kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta webinar, berbagai pertanyaan mengalir deras dari para peserta, menunjukkan antusiasme yang besar dari berbagai kalangan. Dialog Internasional ini berkahir pukul 11.15. WIB, jika ingin menyaksikan siaran ulang, tersedia di chanel Youtube Ditjen Badilag MARI. (F)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Pantau Perkembangan Pembangunan ZI, Sekretaris Ditjen Badilag Lakukan sureveillance ke Wilayah PTA Bandar Lampung

Pantau Perkembangan Pembangunan ZI, Sekretaris Ditjen Badilag Lakukan sureveillance ke Wilayah PTA Bandar Lampung
Previous
Next

Pantau Perkembangan Pembangunan ZI, Sekretaris Ditjen Badilag Lakukan sureveillance ke Wilayah PTA Bandar Lampung

IMG-20200919-WA0007

Bandar Lampung | badilag.mahkamahagung.go.id

Rabu, 16 September 2020, Drs. Arief Hidayat, S.H tiba di PTA Bandar lampung, ditemani oleh Fathul Ma’arif, S.H.,M.H berniat melakukan surveillance untuk memantau dan mengukur konsistensi Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang mesti berjalan terus menerus, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Dalam surveillance APM assesor juga memeriksa dokumen ZI dan PTSP, urgensinya ialah Karena APM adalah reperesentasi pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi dari suatu satker Pemerintah yang mana tercermin dari terlaksananya Core Business Satker tersebut serta berjalannya kegiatan reformasi birokrasi yang baik diindikasikan dengan Pelayanan yang baik dan terukur, Administrasi yang Rapi, tertib dan sistematis, dan tentu saja semua pelaksanaan kegiatan tersebut dilandasi atas semangat pelayanan yang berintegritas melawan perilaku Koruptif serta menjadikan budaya bersih dan melayani menjadi pola kerja di Pengadilan Agama.

Atas mandat Direktur Pembinaan Administasi Peradilan Agama  yang tertuang dalam Surat Tugas bernomor 326/DjA.3/ST/9/2020 bertanggal 14 September 2020 agar oleh Bapak Sekretaris yang memiliki pengalaman malang melintang dalam Akreditasi Penjaminan Mutu baik Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, agar turut juga menyinggung mengenai progress persiapan Satker di Wilayah PTA Bandar Lampung yang Lolos Penilaian Internal di mana tertuang dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 1081 /SEK/OT.01.1/7/2020 tanggal 13 juli 2020 perihal pengajuan unit kerja Berpredikat menuju WBK/WBBM dilingkungan Mahkamah Agung RI yakni PTA Bandar Lampung, PA Blambangan Umpu, PA Kalianda, PA Tanggamus, dan PA Tulang Bawang. 

Pada kesempatan itu, Sekretaris juga menyampaikan beberapa catatan mengenai mengapai sampai terdapat Satker yang diusulkan namun tidak berhasil lolos evaluasi Internal oleh TPI Bawas diantaranya “Karena berbagai faktor misalnya: Pertanyaan dari LKE tidak terjawab dengan jelas, tegas, dan nyata, Eviden tidak terbaca (Corrupt pada saat Pengunggahan File ke https://pmpzi.mahkamahagung.go.id/ maupun Tidak dapat diunduh oleh Tim TPI Bawas), Terdapat aduan ke Badan Pengawasan melalui Siwas maupun media lain atas masih adanya perilaku koruptif pada satker, dan Tim Evaluator TPI Bawas pada saat melakukan surveillance secara langsung ke Satker dengan menyamar menemukan sendiri praktik Koruptif di Satker.” Ujar Arief. Selain itu juga “terdapat beberapa catatan dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB yang berupa: Pimpinan tidak memahami secara penuh mengenai pembangunan Zona Integritas, yang memahami hanya beberapa aparaturnya saja dan/atau hanya pimpinan pengadilan yang memahami secara penuh mengenai pembangunan zona integritas sedangkan aparatur dibawahnya tidak menguasai, Keterlibatan Pimpinan dalam pembangunan zona integritas sangat minim, hanya dilakukan oleh beberapa aparatur saja tidak secara keseluruhan, Pembangunan Zona Integritas tidak dilakukan oleh Unit kerja tapi oleh beberapa orang saja yang semestinya pembangunan dilakukan secara melembaga, Tim ZI sebagai motor Pembangunan ZI, dan Penanggung jawabnya adalah Unit kerja, Pengawasan masih bersifat formalitas saja yang diwujudkan pada sosialisasi atau Kampanya Publik (Public Campaigne) dan belum dilakukan upaya membangun system, dan Inkonsistensi pada saat dilakukan Uji Petik. Pada saat presentasi semua berjalan baik dan lancar, penguasaan baik namun Ketika dilaksanakan uji petik ditemukan hasil yang jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan contohnya system yang tidak berjalan.” Kata Fathul Menambahkan. 

Selain itu terdapat perubahan mekanisme surveillance pada tahun 2020 ini, Untuk APM karena ini adalah cerminan peningkatan mutu kerja pengadilan dan mutu pelayanan pengadilan maka kedepannya lead asesor tidak perlu mengumpulkan dokumen,naskah, dan eviden di suatu tempat khusus melainkan tetapi cukup asesor yang akan melakukan visitasi dan observasi langsung  tempat-tempat sesuai bidangnya untuk mengecek kondisi yang sebenarnya, hal ini dilakukan agar lebih dapat menjaring kondisi sesungguhnya serta manjeman resiko untuk menghindari hilangnya dokumen yang dijadikan eviden tersebut.

Lebih lanjut dalam melakukan penilaian Zona Integritas pada tahun 2020, terdapat beberapa hal yang akan diperbaiki pada sistemnya yang berupa: Sistemnya akan berubah utamanya pada  fokusnya yang semula pengungkit sebesar 60% akan dibagi 2(dua) menjadi 30% aspek reform yang sudah dilakukan pada setiap area (selama ini menjadi pertanyaan terakhir dari masing-masing area yaitu biasanya terkait denga napa inovasinya), tahun ini akan dilakukan survey secara online, setiap satker agar menunjuk pegawai menjadi adminnya dan mekanisme selanjutnya menunggu kebijakan yang saat ini masih digodok di Kemenpan RB. 

Bagaimana mempertahankan kinerja sesuai standar APM setelah surveillance selesai agar APM tidak berhenti pada selembar sertifikat namun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan? Harus dilalakukan terobosan-terobosan agar jangan hanya berwujud euforia atas diraihnya Sertifikat Akreditasi nilai “A” kemudian tidak dipertahankan sehingga dalam kenyataannya pelayanan dan aspek-aspek akreditasi sudah tidak layak disematkan pada satker tersebut. Hal inilah kemudian yang diupayakan dibangun oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas performa, kinerja dan pelayanan kepada pengguna pengadilan sehingga kualitas seluruh pengadilan di Indonesia menjadi prima. Dengan demikian diharapkan tidak lagi ditemukan keluhan-keluhan yang selama ini muncul di publik yang dapat menciderai citra, martabat dan wibawa pengadilan.

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Dirjen Badilag Membuka Kegiatan Fit and Proper Test Secara Virtual 
Calon Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh

Dirjen Badilag Membuka Kegiatan Fit and Proper Test Secara Virtual <br>Calon Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh
Previous
Next

Dirjen Badilag Membuka Kegiatan Fit and Proper Test Secara Virtual 
Calon Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh

 IMG 1418

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Bertempat di ruangan Badilag command Center Lt.6 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, pagi ini, Selasa 1 Sepember 2020, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H. membuka secara resmi kegiatan Fit and Proper Test secara Virtual Calon Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Sya’iyah Aceh. Pelaksanaan acara pembukaan secara virtual ini turut dihadiri pejabat Eselon II dilingkungan Ditjen Badan Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh se- Indonesia, dan peserta Fit and Proper Test Calon Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh serta disiarkan secara langsung (live streaming) melalui channel youtube Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI, sehingga dapat disaksikan secara langsung oleh aparatur peradilan agama di seluruh Indonesia.

IMG 1490IMG 1496 
IMG 1510IMG 1524

Dalam kata sambutannya Dirjen Badilag, Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H. menyampaikan bahwa peserta Fit and Proper Test  secara Virtual Calon Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh pada kegiatan ini terdiri dari Panitera kelas IA dan Panitera Muda pada PTA/MS. Aceh yang seluruhnya berjumlah 43 peserta. Dirjen Badilag juga menyampaikan bahwa peserta yang terpilih mengikuti  Fit and Proper Test Calon Panitera Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh kali ini adalah calon-calon Panitera Tingkat Banding terbaik yang dimiliki peradilan agama dan telah melalui serangkaian proses seleksi dimulai dari pemenuhan sejumlah persyaratan administrasi dan ketentuan pemeringkatan pada satuan kerja  berdasarkan SIPP, Laporan Triwulanan, Zona Integritas dan De Kuorum. Dengan adanya rangkaian kegiatan proses seleksi yang ketat tersebut diharapkan calon peserta yang terpilih sebagai Panitera Tingkat Banding dapat memiliki sejumlah keunggulan, berintegritas tinggi dan dapat mengangkat citra peradilan agama dikemudian hari.

 WhatsApp Image 2020-09-01 at 18.26.12

Dirjen Badilag juga menambahkan bahwa kita mendapatkan apresiasi dari pimpinan Mahkamah Agung RI dalam melakukan inovasi dan terobosan baru walaupun ditengah pandemi Covid 19 yang sedang melanda negeri ini Ditjen Badilag tetap mencetak prestasi yang membanggakan dan mengharumkan Institusi. Oleh karena itu Dirjen Badilag berharap kepada PTA/MS Aceh dan seluruh satuan kerja dibawahnya agar dengan cepat merespon semua tuntutan perkembangan zaman serta selalu memberikan yang terbaik untuk para pencari keadilan khususnya dilingkungan peradilan agama. Seluruh inovasi-inovasi yang telah dikembangkan Ditjen Badilag bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, ”Tunjukan kinerja dengan baik, layani para pencari keadilan dengan pelayanan maksimal agar kita selalu berada on the right track” tutur beliau. Dirjen Badilag, Bapak Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H.,M.H. juga berpesan agar seluruh calon peserta memanfaatkan secara maksimal kesempatan mengembangkan karir lewat pelaksanaan Fit and Proper Test kali ini, dan menyampaikan selamat berjuang di akhir kata sambutannya. (hrm)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok