Peletakan Batu Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Oleh Ketua Mahkamah Agung

Peletakan Batu Pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Oleh Ketua Mahkamah Agung
Previous
Next

PELETAKAN BATU PERTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG

PELETAKAN BATU PERTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI OLEH KETUA MAHKAMAH AGUNG

Banyuasin – Humas : Disela – sela Kunjungan Kerja ke Palembang, Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH melakukan peletakkan batu pertama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, 12/11/2020, bertempat di komplek administrasi pemerintahan kabupaten Banyuasin.

Dalam sambutannya, Dr. M.Syarifuddin, SH., MH mengatakan pembangunan   gedung   Pengadilan   Negeri Pangkalan  Balai  ini  merupakan  tindak  lanjut  dari pembentukan   85   pengadilan   baru   berdasarkan Keputusan   Presiden   Nomor   13   sampai   dengan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru   yang   pengoperasiannya   telah diresmikan dua tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Lebih lanjut, Ketua MA berpesan  agar dalam proses pembangunannya nanti senantiasa memperhatikan  konsep  dan  perencanaan  bagi  tata ruang  kerja  dan  tata  ruang  pelayanan  agar  bisa memenuhi  kebutuhan  bagi  para  pencari  keadilan sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  ini, terutama  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  bagi penyandang disabilitas   dalam   proses   peradilan sesuai yang diamatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun  2020  tentang Akomodasi  Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.

Pembentukan  pengadilan  baru  adalah  upaya yang  dilakukan  Mahkamah  Agung  dalam  rangka mendekatkan  diri  kepada  para  pencari  keadilan, sehingga  pelayanan  hukum  bisa  diperoleh  secara lebih cepat,mudah dan murah dengan menempatkan  lokasi  pengadilan  tidak  terlalu  jauh dengan lokasi domisili para pencari keadilan, ucap mantan Ketua Badan Pengawasan.

Gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ini dibangun di atas  lahan  seluas 4.452  M2  dengan  menggunakan anggaran  APBN  sebesar  Rp21.552.000.000  dan diperkirakan  pembangunannya  akan  selesai  pada tahun 2021.

Acara peletakan batu pertama, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Hakim Agung Prof. Surya Jaya, Bupati Banyuasin serta para unsur muspida daerah Kabupaten Banyuasin serta tetap menerapkan protokol kesehatan. (Humas)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung Secara Daring

Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung Secara Daring
Previous
Next

PEMBINAAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG SECARA DARING

PEMBINAAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG SECARA DARING

Palembang – Humas : Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial yang kedua kalinya sejak masa pandemik covid 19. Pelaksanaan pembinaan kali ini dilakukan di wilayah provinsi Palembang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Pembinaan secara daring Kali ini diselenggarakan untuk para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris pada pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia pada hari Rabu, 11/11/2020, bertempat di Ball Room Wyndham Opi Hotel Palembang.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa sebagai bentuk penegasan komitmen Mahkamah Agung untuk melakukan elektronisasi dan digitalisasi kegiatan dinas, Mahkamah Agung melalui putra-putri terbaiknya telah berhasil melakukan pengembangan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Melalui pengembangan SPPT-TI ini, Mahkamah Agung berharap agar lembaga peradilan tetap menjadi leading sector dalam input informasi di SPPT-TI diantara para aparat penegak hukum lainnya. Di samping itu juga sedang disiapkan pengembangan SIPP khusus mengenai fitur-fitur pasca putusan pailit, dan pengembangan lebih lanjut direktori putusan berupa penambahan konten rumusan pleno kamar, kaidah hukum, landmark decision, yurisprudensi, restatement, dan peraturan perundang- undangan, serta update mesin pencarian yang memungkinkan filtering terhadap kata kunci yang dirujuk maupun parameter sumber dokumen, amar, klasifikasi, tahun register dan pengadilan yang memutus, sehingga lebih memudahkan pengguna karena hasil pencarian yang ditampilkan menjadi lebih spesifik.

Dalam pembinaan kali ini KMA menegaskan Memberikan layanan hukum dan keadilan secara responsif dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas layanan tersebut, tidak saja dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, melainkan juga dapat dilakukan dengan mengefektifkan kembali Pengadilan Tingkat  Banding  sebagai  voorpost atau kawal depan Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur peradilan. Untuk menunjang optimalisasi peran dan fungsi kawal depan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, maka kepada para pimpinan, hakim maupun pejabat pada Pengadilan Tingkat Banding dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas khususnya di bidang pengawasan. Selain itu, perlu pula dilakukan edukasi kepada publik dan warga peradilan tingkat pertama bahwa laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan aparatur peradilan sesungguhnya dapat diselesaikan secara lebih cepat dan lebih responsif oleh Pengadilan Tingkat Banding.bahwa konsep hakiki pengadilan adalah tempat memberikan keadilan, bukan tempat mempermainkan keadilan. Jika Lembaga peradilan secara konsisten muncul sebagai lembaga yang memberikan keadilan, maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan tidak diragukan lagi pasti meningkat, dan marwah peradilan beserta aparaturnya akan kembali dijunjung tinggi tanpa diminta, ungkap M. Syarifuddin.

Lebih lanjut Mantan Ketua Kamar Pengawasan ini, menuturkan Salah satu perkembangan yang menyita perhatian publik akhir-akhir ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada tanggal 2 November lalu. Saya melihat sangat banyak perubahan hukum materiil yang mungkin terjadi seiring berlakunya undang-undang omnibus law ini, terutama di bidang hukum lingkungan, perizinan, paten, perburuhan, pertanahan dan cabang-cabang hukum lainnya. Oleh karenanya, para hakim dituntut untuk dengan cepat memahami dan menguasai undang-undang ini, agar kemudian dapat memutus sengketa yang berkaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law ini dengan tetap mengedepankan asas keadilan.

Tunjangan kinerja bagi pegawai peradilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada diBawahnya, telah dapat dicairkan dan dapat dinikmati oleh pegawai peradilan di seluruh Indonesia. Selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan pengawasan yang memadai untuk mengukur kinerja dan tingkat kedisiplinan. Di masa pandemi ini memang kita perlu melakukan pembagian kerja antara work from office (WFO) dan work from home (WFH) semata-mata untuk membatasi bertumpuknya jumlah pegawai di tempat yang sama pada satu waktu sehingga menyulitkan physical dan social distancing. Namun harus diingatkan bahwa WFH sesungguhnya bukan berarti libur atau cuti dari pekerjaan, melainkan bekerja dari rumah. Oleh karenanya, WFH selayaknya tidak disalahartikan dan disalahgunakan dengan cara diisi dengan kegiatan yang tidak menunjang pekerjaan organisasi, terlebih lagi diisi dengan kegiatan yang berpotensi menyebarkan virus Covid-19, ungkap KMA.

Diakhir sambutan, KMA kembali mengingatkan kepada seluruh warga peradilan untuk menjaga kesehatan dengan disiplin mengikuti adaptasi kebiasaan baru dan menaati protokol kesehatan 3 M yaitu: Mencuci Tangan, Menggunakan Masker dan Menjaga Jarak. Disiplin dalam menaati protokol kesehatan akan melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita. Tetap semangat dan selalu berdoa kepada Allah SWT. agar kita semua senantiasa tetap sehat dan pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir.

Acara pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial ini juga dihadiri oleh Hakim Agung, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II serta ketua Pengadilan Tingkat Banding wilayah Palembang. (Humas)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MENGHADIRI PERTEMUAN COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES KE 8 SECARA VIRTUAL

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MENGHADIRI PERTEMUAN COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES KE 8 SECARA VIRTUAL
Previous
Next

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MENGHADIRI PERTEMUAN COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES KE 8 SECARA VIRTUAL

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI MENGHADIRI PERTEMUAN COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICES KE 8 SECARA VIRTUAL

Jakarta – Humas :  Ketua Mahkamah Agung RI Dr. M. Syarifuddin, SH., MH pada 5 November 2020 menghadiri Rapat Council for ASEAN Chief Justices (CACJ) ke 8 yang diadakan secara virtual dengan Vietnam sebagai tuan rumah. KMA didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan, Prof Dr Takdir Rahmadi, SH., LLM, Ketua Kamar Perdata, IGA Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Ibrahim SH., MH., LLM dan Hakim Agung Dr. Yasardin, SH., MHum dan segenap anggota pokja Sekretariat CACJ pada Mahkamah Agung, bertempat diCommand Center Mahkamah Agung.

CACJ sendiri merupakan organisasi para ketua Mahkamah Agung negara ASEAN yang didirikan pertama kali pada tahun 2013 di Singapura sebagai ASEAN Chief Justice Meeting (ACJM) Sejak tahun 2016 secara efektif mengganti nama menjadi CACJ dan memperoleh status entitas terafiliasi ASEAN sejak 2017. Sebagai entitas terasosiasi dengan ASEAN, maka CACJ berdiri sejajar dengan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang merupakan asosiasi parlemen di wilayah ASEAN, sehingga lengkap sudah representasi elemen pemerintahan di ASEAN. Sebagai catatan, Lampiran II Piagam ASEAN memuat tidak kurang dari 84 entitas terafiliasi ASEAN, yang terbagi pada 5 kategori, yaitu peradilan dan parlemen (2 entitas), organisasi bisnis (54 entitas), Kelompok Pemikir dan Akademis (2 entitas), Masyarakat Sipil terakreditasi (54 entitas), dan pemangku kepentingan lain (7 entitas).

Mahkamah Agung mengakses rapat CACJ dari ruang Command Center, Ruang Mudjono dan Pusdiklat Mahkamah Agung Ciawi untuk mengakomodasi akses para peserta.

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan bahwa mengajak semua peradilan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama, guna merespon pandemi melalui identifikasi cara kerja baru yang lebih aman di masa yang akan datang, karena menurut KMA, makin terkoneksi ekonomi regional, maka makin besar juga tantangan yang dihadapi oleh sektor peradilan.

Sebagaimana diketahui, agenda kerja CACJ dibagi menjadi beberapa Kelompok kerja sebagai berikut : Fasilitasi Proses Pemanggilan Perkara Perdata di ASEAN, Manajemen Perkara dan Teknologi Pengadilan, Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Sengketa Lintas Batas yang Melibatkan Anak, Pertamuan ASEAN+.

Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Hakim

Sementara itu, Ketua Kamar Perdata  IGA Sumanatha dalam pidatonya sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Judicial Education & Training mengusulkan agar perlu diadakan suatu dialog antar peradilan se-ASEAN guna membahas dan membagi pengalaman masing-masing peradilan dalam melaksanakan pelatihan hakim di era pandemi, tantangan, dan solusinya, guna merespon kebutuhan di lapangan. Rencananya kegiatan ini akan dilakukan awal tahun 2021.

Usulan itu didasarkan survei yang dilakukan Mahkamah Agung yang bersama Philipina dipercaya sebagai Co-Chair Kelompok Kerja Judicial Education & Training kepada negara-negara ASEAN tentang kebutuhan pelatihan kehakiman yang mereka hadiri. Secara umum negara-negara ASEAN berpendapat bahwa kebutuhan pelatihan yang mereka butuhkan dari ASEAN meliputi :

  • Pelatihan di bidang hukum Bisnis dan komersial termasuk Hak Kekayaan Intelektual;
  • Pelatihan di bidang Hukum Pidana Lintas Batas termasuk Perdagangan Orang, Menilai Kredibilitas Saksi, dan Keterlibatan Efektif Tergugat secara Fisik;
  • Pelatihan di bidang Hukum Acara Perdata termasuk Penulisan Putusan, Pembuatan Perjanjian dan Putusan verbal;
  • Pelatihan di bidang hukum lingkungan;
  • Pelatihan di bidang kepemimpinan dan manajemen termasuk Komunikasi Ruang Sidang dan Manajemen Kasus;
  • Pelatihan di bidang hukum dan teknologi termasuk pelatihan tindak pidana cyber (cybercrime) dan bukti digital;
  • Dan topik lainnya seperti penerapan kerangka hukum ASEAN dan Program Induksi Pejabat baru Peradilan.

Pelaksanaan CACJ 2021

CACJ ditutup dengan adopsi Hanoi Statement 2021 yang menggariskan kerangka kerja bagi Kelompok Kerja pada CACJ untuk waktu satu tahun ke depan. Salah satu keputusan penting yang disepakati tahun ini adalah bahwa pada tahun 2021 yang akan datang Mahkamah Agung RI akan menjadi tuan rumah pertemuan CACJ ke 9 yang juga akan dilaksanakan secara online. Selanjutnya disepakati juga bahwa Malaysia akan menjadi tuan rumah pertemuan CACJ ke 10 pada tahun 2022, dan Myanmar sebagai tuan rumah pertemuan CACJ ke 11 pada tahun 2023. (Humas)

 

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG BERPULANG KE RAHMATULLAH

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG BERPULANG KE RAHMATULLAH
Previous
Next

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG BERPULANG KE RAHMATULLAH

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MAHKAMAH AGUNG BERPULANG KE RAHMATULLAH

Jakarta-Humas: Innaa lillahi wa innaa Ilaihi raajiun, telah berpulang ke rahmatullah Dr. Abdullah, S.H., M.S., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, pada Sabtu, 31 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB di Rumah Sakit Siloam, Surabaya.

Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur 4 Oktober 1961 ini mengawali karir di Mahkamah Agung sebagai staf pada tahun 1992, sedangkan karirnya sebagai hakim dimulai sebagai Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya pada tahun 1996.  Jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang pernah diembannnya pada tahun 2016. 

Alumnus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas sejak 15 Juni 2017 sampai sekarang. Dr. Abdullah meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.

Segenap keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Dr. Abdullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di surga. Dan semoga kelurga besar yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan.

“Selamat jalan Bapak, semoga amal baikmu menjadi penuntun jalanmu ke Surga-Nya.” (DS/azh/RS)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Ketua Ma Kunjungi Tim Development Pengembangan Aplikasi SPPT TI Mahkamah Agung

Ketua Ma Kunjungi Tim Development Pengembangan Aplikasi SPPT TI Mahkamah Agung
Previous
Next

KETUA MA KUNJUNGI TIM DEVELOPMENT PENGEMBANGAN APLIKASI SPPT TI MAHKAMAH AGUNG

KETUA MA KUNJUNGI TIM DEVELOPMENT PENGEMBANGAN APLIKASI SPPT TI MAHKAMAH AGUNG

Yogyakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH mengunjungi Tim Development Mahkamah Agung yang saat ini sedang menyelesaikan Pengembangan Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI) Mahkamah Agung RI, pada hari Senin (12/10/2020), bertempat di Yogyakarta.

Tim Development bekerja sejak tanggal 21 September 2020 sampai 17 Oktober 2020 tutur Ahmad Jauhar selaku Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung memberikan apresiasi kepada Tim Development Mahkamah Agung yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan dalam mendukung mordernisasi Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada Tim Development agar senantiasa menjaga Kesehatan dan mematuhi protokol Kesehatan ditengah pandemi Covid -19.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar dan Kepala Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung.(Humas)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

299 Calon Hakim AD HOC Tipikor Mengikuti Tes Tertulis Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung Di 28 Provinsi

299 Calon Hakim AD HOC Tipikor Mengikuti Tes Tertulis Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung Di 28 Provinsi
Previous
Next
299 CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR MENGIKUTI TES TERTULIS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DI 28 PROVINSI

299 CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR MENGIKUTI TES TERTULIS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DI 28 PROVINSI

Jakarta – Humas : Mahkamah Agung hari ini (15/10/2020) secara serentak menyelenggarakan seleksi ujian tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XIV tahun 2020, yang di ikuti oleh 299 peserta yang terdiri dari peserta tingkat banding sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang dan peserta tingkat pertama sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang, tersebar di 28 wilayah ibu kota provinsi.

Berbeda dalam tahun – tahun sebelumnya, untuk ujian tertulis kali ini  seleksi calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XIV, para peserta wajib mematuhi 3M, mencuci tangan yang bersih, selalu menggunakan masker dan senantiasa menjaga jarak serta konsisten mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai covid – 19.

Ujian seleksi tertulis Calon Hakim ad Hoc Tipikor ini meliputi : Essai  (sesi pertama) dimulai pukul 08.30 – 10.30 waktu setempat, dan Membuat putusan (sesi kedua) dimulai pukul 11.00 – 17.00 waktu setempat. (Humas)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

PLT Sekretaris Mahkamah Agung Melantik Pejabat Fungsional Pranata Komputer

PLT Sekretaris Mahkamah Agung Melantik Pejabat Fungsional Pranata Komputer
Previous
Next
PLT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

PLT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

Jakarta – Humas : Plt Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Drs Aco Nur, SH., MH melantik dua Pejabat Fungsional Pranata Komputer dilingkungan Mahkamah Agung, Kamis 8 Oktober 2020, bertempat diruang Mudjono gedung Mahkamah Agung.

Adapun kedua Fungsional Pranata Komputer yang di lantik yaitu :

  1. Chandra Komara, S.kom sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Adminstrasi
  2. Rudy Rahman Fransiswa, S.kom sebagai Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi

Dalam sumpahnya para Fungsional Pranata Komputer yang dilantik berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang–undangan. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dua orang tersebut juga bersumpah akan menjaga integritas serta menjaga diri dari perbuatan tercela.

Acara Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Pejabat Eselon II, III dan IV di Lingkungan Mahkamah Agung. (Humas)

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Mahkamah Agung Kembali Menggelar SWAB Test

Mahkamah Agung Kembali Menggelar SWAB Test
Previous
Next
MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MENGGELAR SWAB TEST

MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MENGGELAR SWAB TEST

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung (MA) kembali menggelar swab test untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, Rabu (30/9/2020) di Balairung Mahkamah Agung. Kegiatan ini digelar kembali setelah swab test yang pertama pada bulan Agustus 2020. Kegiatan ini wajib diikuti seluruh pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Zainal Arifin S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Bina Sikap Mantal pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi menyampaikan tujuan dari swab test ini untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 di Mahkamah Agung dan untuk hari ini yang mengikuti swab test ada sekitar 200 lebih pegawai kepaniteraan.

Kegiatan ini berlangsung sejak Selasa, 29 September 2020 yang diikuti oleh Pimpinan MA, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Pejabat Eselon I, Asisten/Hakim Yustisial. Rabu, 30 Oktober 2020 sampai dengan Kamis, 1 Oktober 2020 diikuti Kepaniteraan Mahkamah Agung. Jumat, 2 Oktober 2020 diikuti oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Perlengkapan, dan Biro Kepegawaian. Senin, 5 Oktober 2020 diikuti Biro Hukum dan Humas, Biro Keuangan, dan Biro Kesekretariatan Pimpinan. Selasa, 6 Oktober 2020 diikuti pegawai Biro Umum. Rabu, 7 Oktober 2020 diikuti cleaning service. Kamis, 8 Oktober 2020 diikuti security dan outsourcing. (Humas)

 

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Previous
Next

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), Dr. H. M. Syariffudin, S.H., M.H. melantik Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Badan Pengawasan, Senin (28/9/2020) di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta.

Pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik ialah, Kepala Badan Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Drs. H. Pelmizar, M.H.I, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Drs. H.R.M. Zaini, S.H., M.H.I., dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Drs. H.A. Muzakki, M.H.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa”, ucap keempat Ketua Pengadilan Tingkat Banding di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya, Dr. H. M. Syariffudin, S.H., M.H., menyampaikan harapannya kepada keempat Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala Badan Pengawasan agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjaga kesehatan selama pandemi Covid-19. Ketua MA juga menghimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak (physical distancing), dan mencuci tangan.

Acara pengambilan sumpah dan pelantikan dihadiri juga oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar MA, Plt Sekretaris MA, para pejabat Eselon 1, dan Ketua Umum Dharmayukti Karini. (HAA/RS/PN).

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok

MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MENDAPATKAN BMN AWARDS 2020

MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MENDAPATKAN BMN AWARDS 2020
Previous
Next

MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MENDAPATKAN BMN AWARDS 2020

MAHKAMAH AGUNG KEMBALI MENDAPATKAN BMN AWARDS 2020

Jakarta – Humas: Biro Perlengkapan dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA) kembali mendapatkan dua penghargaan BMN Awards pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan  Keuangan Tahun 2020. Kedua penghargaan tersebut yaitu pengelolaan BMN terbaik pertama untuk kategori continuous improvement dalam pengelolaan BMN dan peringkat pertama di kelompok ketiga  untuk kategori kualitas pelaporan  BMN. Penghargaan ini diselenggarakan secara virtual, Selasa (22/9/2020).

Melalui keterangan tertulis, Menteri Keuangan Republik Indoneia (RI) Sri Mulyani mengatakan, bahwa ia sangat menghargai dengan makin meningkatnya jumlah kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah yang berhasil mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) yaitu opini wajar tanpa pengecualian.

“Saya berharap bahwa capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dan juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah”, tambah Sri Mulyani dalam sambutan.

BMN Awards ini diperoleh MA dalam Kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan (Continous Improvement) melalui aplikasi  Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI). Biro Perlengkapan BUA telah melakukan upaya-upaya secara optimal sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja yang progresif dan signifikan dalam pengelolaan BMN melalui penggunaan teknologi informasi. Penghargaan lainnya yang diperoleh MA ialah Kategori Kualitas Pelaporan BMN dengan kualitas pelaporan terbaik dan mencakup aspek pengawasan serta pengendalian maupun efektivitas perencanaan kebutuhan.

Plt Sekretaris Mahkamah Agung,  Dr. Aco Nur, S.H., M.H menyambut baik pencapaian atas penghargaan yang telah diraih BUA Mahkamah Agung. Lebih lanjut Dr. Aco Nur menyampaikan, ada empat aspek yang dituju yakni tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik serta tertib pengelolaan, sehingga inovasi SIPERMARI ini dalam rangka membantu pemerintah untuk menata usaha BMN dengan baik.

Kepala Biro Perlengkapan BUA MA, Rosfiana juga menambahkan, dengan diraihnya penghargaan ini BUA sangat bersyukur dan terus akan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dengan pemanfaatan teknologi.

BMN Awards ini merupakan acara tahunan dari Kementerian Keuangan dalam penilaian kinerja kementerian atau lembaga. Lima kategori dalam BMN Awards 2020 ini ialah kategori utilisasi BMN, kualitas pelaporan BMN, sertifikasi BMN berupa tanah, peningkatan tata kelola berkelanjutan dan kerja sama tata kelola antar kementerian atau lembaga (RS/HAA/PN).

Hubungi Kami

Jl. Buntok-Ampah KM.12 No.62

(0525) 22330

pa-buntok.go.id

pa_buntok@yahoo.com

Selayang Pandang
Keadaan Perkara Tahun 2019
Jumlah Perkara Masuk = 350
100%
Jumlah Perkara Gugatan = 160
45%
Jumlah Perkara Talak = 30
9%
Jumlah Perkara Istbat Nikah = 151
43%
Jumlah Perkara Dicabut = 15
4%
Sisa Perkara Tahun 2019 = 13
3%

Copyright 2020. Designed by Tim IT Pengadilan Agama Buntok