1. UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. UU 30/2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

4. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik;

6. PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

7. Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Perpres 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

9.Perpres 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2/2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

10.Permen PAN dan RB 14/2014 tentnag Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.