KEWAJIBAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN: ANTARA KEMAMPUAN DAN KEBUTUHAN

 

 

 

Pemenuhan Hak Finansial Pasca-Perceraian

Diskursus mengenai pemenuhan hak finansial pasca-perceraian—yang mencakup mut’ah sebagai bentuk pemberian dari mantan suami, nafkah idah, serta nafkah anak—secara konsisten menempati posisi sentral dalam perdebatan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. 

Penentuan besaran hak-hak tersebut dalam praktik kerap melahirkan disparitas putusan di lingkungan Peradilan Agama, yang tidak terlepas dari ketiadaan parameter kuantitatif yang rigid dalam konstruksi normatif teks-teks syariat.

Dalam tataran implementatif, hukum keluarga dituntut tidak semata berhenti pada aspek normatif-formal, melainkan harus mampu menghadirkan perlindungan hukum yang berkeadilan, terutama bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan, yakni perempuan dan anak, guna mencegah terjadinya kerentanan dan ketelantaran ekonomi pasca berakhirnya hubungan perkawinan (Febriansyah, 2025).

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung RI melalui fungsi regulatifnya terus melakukan formulasi dan penyempurnaan kaidah hukum sebagai pedoman bagi para hakim. 

Upaya ini dimaksudkan agar setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga menginternalisasi nilai keadilan materiil yang kontekstual dan selaras dengan realitas sosial para pihak yang berperkara.

Konstruksi Yuridis Parameter Nafkah dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012

Dalam rangka menekan disparitas putusan dan menyediakan pedoman yang lebih operasional, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012. 

Melalui rumusan Pleno Kamar Agama ditegaskan bahwa penentuan mut’ah, nafkah idah, dan nafkah anak harus didasarkan pada “kemampuan suami dan kepatutan”, antara lain dilihat dari lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami.

Konstruksi norma ini pada dasarnya merefleksikan pendekatan objektifikasi kapasitas finansial, dengan ratio legis yang berorientasi pada kondisi ekonomi pihak yang dibebani kewajiban. 

Parameter lamanya perkawinan digunakan sebagai instrumen kepatutan (equity) untuk mengukur kontribusi dan pengorbanan istri, sedangkan indikator take home pay memberikan basis kuantitatif yang relatif terverifikasi dalam penilaian hakim.

Namun demikian, meskipun memperkuat aspek kepastian hukum, pendekatan ini menyisakan keterbatasan berupa kecenderungan yang berpusat pada pihak suami (husband-centric). 

Orientasi tersebut berpotensi mengabaikan kebutuhan riil istri dan anak, yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh variabel dinamis seperti inflasi, kebutuhan kesehatan, dan biaya pendidikan yang bersifat kontekstual.

Rekonstruksi Keadilan Materiil Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Sebagai respons atas keterbatasan rumusan sebelumnya, Mahkamah Agung RI melakukan pergeseran paradigma melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam rumusan Pleno Kamar Agama, ditegaskan bahwa “hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.”

Perubahan formulasi tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai penyempurnaan redaksional, melainkan mencerminkan transformasi filosofis dalam praktik hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. 

Norma ini secara implisit menggeser pendekatan adjudikasi dari yang semula bersifat satu arah menuju pendekatan dua arah, dengan menempatkan hakim pada posisi yang lebih aktif dalam melakukan penemuan fakta.

Dalam kerangka ini, hakim tidak lagi terbatas pada penilaian formal terhadap bukti penghasilan seperti slip gaji atau take home pay suami, melainkan secara imperatif diwajibkan untuk mengidentifikasi, mengalkulasi, dan memverifikasi kebutuhan dasar (basic needs) istri dan anak, baik yang bersifat aktual maupun proyeksi keberlanjutan hidup ke depan. 

Ukuran keadilan tidak lagi direduksi menjadi proporsi tertentu dari penghasilan suami, tetapi ditentukan melalui titik keseimbangan antara kapasitas finansial maksimal pihak yang dibebani kewajiban dan standar kelayakan hidup yang patut dipenuhi bagi pihak penerima hak.

Dialektika Fikih Klasik dalam Standardisasi Penetapan Nafkah

Pergeseran norma dalam praktik peradilan Indonesia tersebut pada dasarnya memiliki landasan legitimasi yang kuat dan selaras dengan konstruksi epistemologis dalam fikih Islam. 

Literatur ensiklopedik fikih, seperti Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, merekam secara komprehensif perdebatan fuqaha mengenai tolok ukur penentuan nafkah. Dalam khazanah tersebut dikenal formulasi al mutabar haluhuma maan, yakni kondisi suami dan istri dipertimbangkan secara simultan.

Konstruksi ini merupakan sintesis atas dua pendekatan yang berkembang sebelumnya—yang menitikberatkan pada kemampuan ekonomi suami di satu sisi, dan pada kebutuhan riil serta standar sosial istri di sisi lain—sehingga melahirkan parameter penilaian yang lebih proporsional dan berkeadilan.
Lebih lanjut, literatur tersebut menegaskan bahwa pendekatan integratif ini memperoleh legitimasi yang signifikan dalam tradisi mazhab. Ia menjadi rujukan dalam sebagian pandangan fuqaha Hanafiyah, diposisikan sebagai qaul mutamad dalam mazhab Malikiyah, serta dianut secara konsisten dalam mazhab Hanabilah (Wizarah al-Awqaf wa al-Shuun al-Islamiyyah, 1983). 

Konvergensi Dalil Syarak: Mengompromikan Al-Qur'an dan Hadis

Kekuatan konstruksi tersebut bertumpu pada metodologi ushul fiqh yang mampu mengompromikan dua dalil syarak yang secara lahiriah tampak menitikberatkan pada subjek yang berbeda. Pendekatan ini menegaskan bahwa penetapan nafkah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan melalui sintesis normatif yang proporsional dan berimbang.

Di satu sisi, para fuqaha mendasarkan argumentasinya pada firman Allah dalam Qur'an Surah At-Talaq ayat 7 yang menegaskan kewajiban nafkah sesuai kemampuan suami (hal al zawj). Ayat ini menempatkan kapasitas ekonomi sebagai dasar proporsionalitas pembebanan kewajiban.

Di sisi lain, hadis Nabi kepada Hindun binti Utbah: “Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu secara patut” menegaskan dimensi kebutuhan istri dan anak (hal al zawjah), dengan standar kecukupan (kifayah) sebagai ukuran utama.

Keadilan dalam penetapan nafkah dibangun melalui keseimbangan antara kemampuan finansial suami dan kebutuhan riil istri serta anak, sehingga tidak lagi bertumpu pada satu variabel secara tunggal.

Asimilasi Kondisi Holistik sebagai Resolusi Hukum yang Paling Relevan

Mempertimbangkan hanya salah satu pihak dalam penetapan nafkah berpotensi melahirkan ketidakadilan. Apabila yang dijadikan ukuran semata-mata adalah kemampuan suami yang kebetulan berada dalam kondisi sangat mampu, tanpa diimbangi dengan asas kepatutan kebutuhan istri, maka hal tersebut dapat berujung pada pemborosan (israf). 

Sebaliknya, apabila penilaian hanya bertumpu pada tingginya kebutuhan istri, sementara suami berada dalam kondisi ekonomi terbatas, maka hal itu termasuk pembebanan di luar batas kesanggupan.

Oleh karena itu, literatur fikih menegaskan kesimpulan yang bersifat epistemologis bahwa: “Maka, pendapat yang mempertimbangkan kondisi keduanya dalam menaksir besaran nafkah adalah yang paling proporsional, sebagai bentuk pengamalan terhadap makna lahiriah kedua dalil tersebut sekaligus upaya menggabungkan keduanya; dan pendekatan ini lebih utama dibanding hanya mempertimbangkan salah satu pihak dengan mengabaikan pihak lainnya” (Al-Asqalani, 2004).

Pendekatan al jamu wa al taufiq—yakni mengintegrasikan dan mengharmonisasikan dua kutub pertimbangan—dipandang sebagai konstruksi hukum yang paling mencerminkan keadilan materiil, bahkan merepresentasikan nilai keadilan ilahiah dalam penetapan nafkah.

Titik Temu Hukum Positif Nasional dan Doktrin Fikih Lintas Mazhab

Apabila ditarik dalam kerangka reflektif, dinamika perubahan dari SEMA Nomor 7 Tahun 2012 ke SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memperlihatkan benang merah yang selaras dengan konstruksi fikih klasik tersebut. 

SEMA 2012 yang menitikberatkan pada indikator “take home pay” suami merepresentasikan kecenderungan pendekatan awal yang berfokus pada satu dimensi, yakni kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban—yang secara metodologis dapat dianalogikan dengan pembacaan tekstual terhadap Qur'an Surah At-Talaq ayat 7 secara berdiri sendiri.

Sebaliknya, penyempurnaan dalam SEMA 2018 pada hakikatnya mencerminkan perluasan paradigma menuju pendekatan yang lebih komprehensif. Frasa “menggali fakta kemampuan ekonomi suami” tetap mempertahankan dimensi kapasitas finansial sebagai basis proporsionalitas, sedangkan frasa “fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak” mengintroduksi dimensi kebutuhan riil sebagai variabel yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, kedua unsur tersebut tidak lagi dipertentangkan, melainkan diintegrasikan dalam satu kerangka penilaian yang utuh.

Dalam perspektif ini, Mahkamah Agung RI pada dasarnya telah menginstitusionalisasikan metode penggabungan dalil—yakni mengamalkan kedua dasar normatif secara simultan—ke dalam hukum positif Indonesia. 

Pendekatan tersebut menjelma menjadi pedoman yang mengikat bagi hakim, khususnya dalam memastikan bahwa penetapan nafkah tidak hanya bertumpu pada kemampuan membayar, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata pihak yang dilindungi.

Urgensi dan Implikasi Praktis bagi Hakim Peradilan Agama

Harmonisasi antara kebijakan Mahkamah Agung RI dan pandangan fikih moderat tersebut membawa konsekuensi prosedural yang tidak ringan, namun justru esensial, bagi hakim Peradilan Agama dalam praktik persidangan. 

Perintah untuk “menggali fakta” mengandung makna bahwa hakim tidak dapat lagi bersikap pasif dalam arti formalistik, melainkan dituntut aktif melakukan penemuan hukum berbasis fakta materiil, khususnya dalam perkara yang menyangkut hak-hak finansial perempuan dan anak. Dengan demikian, orientasi pembuktian bergeser dari sekadar formalitas menuju pembuktian materiil yang substantif.

Dalam kerangka ini, pihak suami dibebani kewajiban pembuktian atas kondisi ekonomi riilnya, meliputi keseluruhan sumber pendapatan baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, sehingga tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan lisan. 

Di sisi lain, pihak istri diberikan ruang yang proporsional untuk menguraikan dan membuktikan kebutuhan dasar yang wajar, mencakup aspek sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pendidikan anak secara terukur dan rasional.

Melalui integrasi antara fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan riil istri serta anak, penetapan mut’ah dan nafkah tidak lagi bersifat spekulatif atau intuitif semata. Sebaliknya, ia bertransformasi menjadi putusan yang berbasis data, memiliki daya eksekutorial yang jelas, serta berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang konkret. 

Pada titik ini, putusan hakim tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga merealisasikan keadilan materiil yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Daftar Pustaka

1. Al-Asqalani, I. H. (2004). Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari (Vol. 9). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
2. Febriansyah, R. (2025, Desember 12). Telaah kepatuhan nafkah anak berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah. MARINews Mahkamah Agung. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/telaah-kepatuhan-nafkah-anak-berdasarkan-maqasid-al-syariah-0Gm
3. Wizarah al-Awqaf wa al-Shuun al-Islamiyyah. (1983). Al-mawsuah al-fiqhiyyah (Cet. 2). Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018

Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews

Penulis: Rifqi Qowiyul Iman
Editor: Tim MariNews

Sumber : https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kewajiban-nafkah-pasca-perceraian-kemampuan-dan-kebutuhan-0beA