MA RI LAKSANAKAN KUNJUNGAN KERJA KE MELBOURNE UNTUK PENGUATAN SISTEM KEAMANAN PERADILAN
Jakarta - Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja ke Melbourne, Australia, pada 16–21 November 2025 dalam rangka penguatan sistem keamanan peradilan, manajemen risiko, serta peningkatan kerja sama bilateral dengan Federal Court of Australia.
Delegasi Mahkamah Agung yang akan mengikuti kegiatan ini terdiri dari:
1. Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H. – Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan
2. Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. – Dirjen Badil Militer dan TUN
3. H. Bambang Myanto, S.H., M.H. – Dirjen Badilum
4. Dr. Drs. Ach Jufri, S.H., M.H. – Sekretaris Badan Strategi Kebijakan dan Diklat
5. Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. – Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan
6. Edi Yuniadi, S.E., S.Sos., M.M., CPSAK. – Kepala Biro Keuangan MA RI
7. Supid Arso Hananto, S.H., LL.M. – Hakim Yustisial
8. Cecep Mustafa, S.H., LL.M., Ph.D. – Hakim Yustisial
9. Rizkiansyah, S.H., LL.M. – Hakim Yustisial
Selain itu, berdasarkan Surat Tugas Nomor 357/SEK/ST.HM3.1.2/XI/2025 ?, Dr. Sobandi, S.H., M.H., Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, juga turut ditugaskan sebagai delegasi dalam rangka mendukung koordinasi administratif serta penguatan dukungan layanan peradilan selama rangkaian kegiatan.
Agenda kunjungan kerja ini direncanakan dimulai pada 18 November 2025, saat delegasi akan diterima oleh Federal Court of Australia. Para peserta dijadwalkan menerima pemaparan mengenai fungsi peradilan federal, dasar hukum kewenangan keamanan pengadilan, serta berdiskusi dengan para hakim dan pejabat keamanan Federal Court. Kunjungan lapangan ke Melbourne Magistrates Court, Victorian Sheriff’s Office, dan Court Security Unit juga menjadi bagian dari agenda tersebut.
Pada 19–20 November 2025, delegasi akan melanjutkan kegiatan ke Victoria Police Headquarters dan Security Operations Centre, untuk mendalami sistem penilaian ancaman (threat assessment), pengelolaan kontrak keamanan, keamanan siber (cyber security), serta metode pemantauan keamanan berbasis teknologi. Kegiatan direncanakan ditutup dengan sesi debriefing dan penyerahan sertifikat.
Kunjungan kerja ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik terbaik keamanan peradilan di Australia, serta menjadi landasan bagi penguatan sistem keamanan hakim, gedung peradilan, dan tata kelola manajemen risiko di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Dr. Sobandi)
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung. |
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. |
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. |
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. |
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara .