Sinergitas Penegakan Hukum, Ketua PA Buntok Hadiri Penandatanganan PKS Kejari Barsel dan Pemda Barito Selatan | (18/12/2025)
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama Kejaksaan Negeri Barito Selatan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (MoU) pada Kamis, 18 Desember 2025, di Aula Setda Lantai II Kabupaten Barito Selatan. PKS tersebut mengatur penerapan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana sebagai upaya mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, ditandatangani pula MoU terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yang mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya bagi Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, termasuk Ketua Pengadilan Agama Buntok, Bapak Adi Martha Putera, S.HI., sebagai bentuk sinergi antar-lembaga penegak hukum di Kabupaten Barito Selatan.
⚠️ Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Mahkamah Agung. |
1. Mahkamah Agung tidak melakukan komunikasi baik lisan maupun tertulis dengan pihak berperkara. |
2. Semua komunikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara meliputi informasi kekurangan berkas, registrasi perkara, dan pemberitahuan salinan putusan disampaikan melalui pengadilan pengaju. |
3. Pengadilan pengaju akan menyampaikan kepada pihak berperkara melalui petugas resmi yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan. |
4. Cek info perkara Anda hanya di: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara .